Beberapa waktu belakangan, komunitas kripto Indonesia diramaikan oleh diskusi dan kekhawatiran seputar regulasi baru dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Banyak bursa lokal menyuarakan keprihatinan mereka terhadap model baru yang diusulkan.
Namun, perspektif dari regulator, seperti yang diungkapkan oleh Misbakhun, Ketua Komisi 11 DPR RI, mengungkap sebuah realitas yang bertolak belakang dengan narasi kekhawatiran industri—penuh dengan klarifikasi mengejutkan dan visi jangka panjang yang berani. Artikel ini akan mengupas tuntas lima poin paling krusial dan sering disalahpahami dari aturan baru ini, langsung dari sumbernya.
1. Pergeseran Fundamental: Kripto Kini Aset Keuangan, Bukan Sekadar Komoditas
Perubahan paling mendasar dan penting dalam regulasi baru adalah reklasifikasi aset kripto. Sebelumnya, kripto dianggap sebagai ‘komoditas’ yang berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Kini, statusnya dinaikkan menjadi ‘aset keuangan’ yang akan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Implikasi dari pergeseran ini sangat besar. Sebagai aset keuangan, ekosistem kripto harus tunduk pada standar tinggi yang berlaku di sektor keuangan, yang mencakup tata kelola (governance), transparansi, dan akuntabilitas. Pergeseran ini tidak terjadi dalam semalam. Regulator menetapkan masa transisi 2,5 tahun, dengan peralihan pengawasan ke OJK yang akan dimulai efektif pada tahun 2025.
Perubahan status inilah yang menjadi fondasi bagi semua penyesuaian regulasi lainnya, termasuk kebutuhan untuk menciptakan ekosistem yang lebih terstruktur seperti bursa terpusat. Ini bukan sekadar perubahan label, melainkan perombakan total paradigma yang menuntut level permainan yang lebih tinggi dari semua pelaku industri.
2. Mitos “Satu Keranjang”: Bursa Tidak Menyimpan Semua Aset, Hanya Tempat Transaksi
Menjawab langsung kekhawatiran industri mengenai terciptanya ‘single point of failure’ yang sering diringkas dengan peribahasa “jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang”—regulator memberikan klarifikasi tegas.
Misbakhun menjelaskan bahwa prinsip tersebut berlaku untuk investasi, bukan untuk sistem perdagangan. Model yang diusulkan bukanlah tentang menyatukan semua aset kripto dan dana nasabah ke dalam satu entitas. Sebaliknya, aset kripto dan dana nasabah tetap dikelola oleh masing-masing exchange, namun diperdagangkan di satu tempat. Bursa berfungsi sebagai pasar terpusat yang transparan, tempat para exchange melakukan “tektokan” atau transaksi antar mereka yang selama ini mungkin terjadi “di bawah meja” atau melalui “bisik-bisik”.
Penekanannya ada pada sentralisasi tindakan perdagangan untuk memastikan akuntabilitas, bukan sentralisasi aset. Misbakhun menyoroti perbedaan ini dengan pernyataan tajam:
Jangan menggunakan terminologi investasi Jangan menaruh telur Anda dalam satu keranjang Sementara Anda sedang mempermasalahkan soal bagaimana sistem ini akan digulirkan. It’s different term.
3. Praktik “Abu-abu” Bunga Deposito: Uang Nasabah Bukan untuk Keuntungan Exchange
Regulator mengungkap sebuah praktik yang selama ini berjalan di “ruang yang abu-abu bahkan ruang gelap”: beberapa bursa diduga menggunakan bunga yang dihasilkan dari simpanan dana nasabah untuk menopang keuntungan operasional mereka sendiri.
Isu ini dianggap sebagai masalah keadilan dan transparansi fundamental yang ingin diperbaiki oleh regulasi baru. Menurut regulator, dana nasabah yang mengendap di bursa seharusnya tidak menjadi sumber pendapatan bagi bursa itu sendiri. Praktik inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa pergeseran status kripto menjadi ‘aset keuangan’ di bawah OJK dianggap mendesak—untuk memaksakan tingkat transparansi dan perlindungan nasabah yang setara dengan sektor perbankan.
Misbakhun menggarisbawahi sikap tegas regulator terhadap masalah ini:
Fair enggak exchanger memanfaatkan keuntungan selisih bunga itu yang bukan uangnya kemudian dipakai untuk dia Padahal dia cuma sebagai tempat lembaga penyimpanan. Fair enggak? Enggak fair dong. Itu bukan haknya dia.
4. Visi Jangka Panjang: Melindungi Pasar Lokal dari Dominasi Asing
Dorongan utama di balik regulasi ini adalah “kepentingan nasional”. Regulator khawatir bahwa tanpa ekosistem lokal yang kuat dan kredibel, Indonesia hanya akan dimanfaatkan sebagai “on-ramp and off-ramp”. Pola yang terjadi adalah investor lokal menggunakan bursa dalam negeri untuk membeli stablecoin seperti USDT, lalu mentransfernya ke bursa asing untuk melakukan trading, dan keuntungan terbesar pun dinikmati pemain asing. Ini adalah bentuk capital outflow yang nyata.
Visi regulator adalah membangun bursa kripto nasional yang kredibel, dinamis, dan tepercaya untuk membalikkan arus ini. Tujuannya tidak hanya untuk melindungi investor domestik, tetapi juga untuk menciptakan pasar yang kuat sehingga mampu menarik capital inflow. Visi ini tidak dirumuskan dalam ruang hampa. Misbakhun menegaskan bahwa Komisi 11 secara langsung mengunjungi OJK di Prancis untuk mempelajari bagaimana mereka meregulasi pemain besar seperti Binance demi mencegah pencucian uang dan melindungi pasar lokal. Aturan baru ini juga dirancang untuk mengantisipasi perkembangan teknologi masa depan seperti tokenisasi, real-world assets (RWA), dan stablecoin dalam kerangka yang lebih kuat.
5. Analogi Sederhana: Bursa Kripto Adalah “Pasar Ikan” Digital yang Terjamin
Untuk menyederhanakan konsep bursa terpusat, Misbakhun menggunakan analogi “pasar ikan”. Bayangkan Anda ingin membeli ikan. Anda bisa pergi ke pedagang di pinggir jalan yang berisiko, atau Anda bisa pergi ke pasar ikan yang terorganisir di mana semua pedagang berkumpul.
Di pasar yang terorganisir, ada sebuah jaminan fundamental: Anda yakin bahwa ikannya benar-benar ada. Pedagangnya nyata dan transaksinya adil. Sebaliknya, di pinggir jalan, Anda berisiko bertemu orang yang mengaku menjual ikan, padahal ia tidak punya ikan sama sekali.
Dalam analogi ini, Bursa adalah “pasar ikan” tersebut. Fungsi utamanya adalah memberikan jaminan paling dasar bagi investor: bahwa aset kripto yang diperdagangkan itu nyata dan benar-benar ada. Seperti yang ditekankan Misbakhun, “…harus yakin bahwa ikannya itu ada. Jangan sampai kemudian ada orang ngaku jualan ikan enggak punya ikan.” Inilah fokus utama regulasi: menciptakan lingkungan perdagangan yang tepercaya dan andal bagi semua.
Babak Baru Kripto Indonesia
Regulasi baru ini menandai sebuah pergeseran paradigma menuju kedewasaan industri kripto di Indonesia. Tujuannya jelas: membangun ekosistem yang kuat, transparan, dan pada akhirnya menguntungkan kepentingan nasional. Meskipun kekhawatiran dari pelaku industri adalah hal yang wajar dan perlu didengar, perspektif regulator menunjukkan fokus pada stabilitas jangka panjang, tata kelola yang baik, dan perlindungan investor sebagai prioritas utama.
Dengan pergeseran besar ini, akankah ekosistem kripto Indonesia berhasil menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bersaing di panggung global?
Sources:Leon Hartono Channnel
